Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2016, mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan,  penelitian dan perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaah hukum, memberikan bantuan hukum serta mempublikasikan dan mendokumentasikan Peraturan-Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya serta melaksanakan pembinaan administrasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2016, Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi :

  • Mengkoordinasian dan pertimbangan teknis dalam penyusunan rancangan produk-produk hukum ;
  • Mengkoordinasian dan fasilitasi literatur dan referensi sebagai bahan acuan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah ;
  • Penelaah dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta produk-produk hukum lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan ;
  • Pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten baik di luar maupun di dalam pengadilan ;
  • Pelaksanaan upaya peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat ;
  • Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya, pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hukum ;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan  dan Kesra.

Pasal 12

1. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian hukum, perumusan peraturan perundang-undangan, menellaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

  • Mengumpulkan dan mengolah data hukum sebagai bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum lainnya ;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dan perkembangan hukum yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan ;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
[widgetkit id=1]